Kabar6pagi.com – Populasi bus dan truk listrik di Indonesia terus meningkat, khususnya bus listrik yang banyak digunakan untuk transportasi perkotaan seperti TransJakarta. Namun, perkembangan ini masih menghadapi hambatan akibat kurangnya kesiapan ekosistem pendukung.
Salah satu kendala utama adalah terbatasnya infrastruktur pengisian daya (charging station). Saat ini, sebagian besar charging station dibangun oleh operator bus dan truk listrik sendiri, bukan oleh pemerintah. Kondisi ini meningkatkan biaya operasional serta membatasi ekspansi dan jangkauan kendaraan listrik niaga.
Tantangan dalam Pengembangan Ekosistem
President Director PT Daimler Commercial Vehicles Indonesia (DCVI), Naeem Hassim, menyoroti pentingnya pembangunan ekosistem yang menyeluruh untuk mendorong adopsi kendaraan listrik niaga. Ekosistem ini tidak hanya mencakup penyediaan charging station, tetapi juga perencanaan strategis terkait lokasi dan rute operasional.
Operasional bus dan truk listrik berbeda signifikan dari kendaraan pribadi. Kendaraan pribadi memiliki pola perjalanan yang lebih terprediksi sehingga memudahkan perencanaan pengisian daya. Sebaliknya, rute bus dan truk bersifat dinamis dan sering berubah, yang menuntut perencanaan lebih matang dalam menentukan lokasi charging station agar mendukung fleksibilitas dan mobilitas armada.
Sebagai contoh, truk listrik dapat beroperasi di beberapa kota dalam satu hari, sehingga diperlukan infrastruktur pengisian daya yang tersebar dan mudah diakses. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah dan pabrikan sangat penting. Pemerintah memiliki peran dalam penyediaan infrastruktur dan regulasi, sementara pabrikan berkontribusi melalui inovasi teknologi dan solusi terintegrasi.
Solusi dan Kolaborasi untuk Masa Depan
Untuk mengatasi tantangan ini, dibutuhkan strategi komprehensif yang melibatkan berbagai pihak. Pemerintah dapat memberikan insentif fiskal dan non-fiskal guna menarik investasi dalam infrastruktur pengisian daya serta menetapkan regulasi yang jelas dan mendukung pertumbuhan ekosistem kendaraan listrik.
Di sisi lain, pabrikan dapat berperan dalam mengembangkan teknologi baterai yang lebih efisien dan terjangkau, serta menciptakan solusi pengisian daya yang inovatif. Program pelatihan dan edukasi bagi pengemudi dan teknisi juga perlu ditingkatkan agar mendukung kelancaran operasional kendaraan listrik niaga.
Keterlibatan sektor swasta, termasuk penyedia layanan energi dan teknologi informasi, sangat diperlukan untuk menciptakan solusi terintegrasi. Misalnya, integrasi sistem manajemen energi, platform manajemen armada, serta layanan pemeliharaan berbasis teknologi dapat meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya operasional.
Kesimpulan
Indonesia masih memerlukan langkah besar dalam mewujudkan ekosistem kendaraan listrik niaga yang optimal. Keberhasilan dalam membangun ekosistem ini sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah, pabrikan, dan sektor swasta. Dengan komitmen bersama, target elektrifikasi transportasi dapat tercapai secara lebih efektif dan efisien.
Sebagai contoh, pengembangan charging station yang terintegrasi dengan sistem manajemen energi dapat membantu mengoptimalkan pengisian daya dan mengurangi biaya operasional. Meskipun investasi awal yang diperlukan cukup besar, manfaat jangka panjangnya sangat signifikan.
PT VKTR Teknologi Mobilitas Tbk telah menunjukkan langkah positif dengan mengoperasikan 20 unit bus listrik CKD (Completely Knocked Down) dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) lebih dari 40 persen untuk TransJakarta. Keberhasilan ini membuktikan bahwa industri dalam negeri memiliki potensi besar dalam pengembangan teknologi kendaraan listrik, asalkan didukung oleh ekosistem yang lebih lengkap dan berkelanjutan.